Partai Golongan Karya

Ketua Umum : Muhammad Jusuf Kalla

Sekretaris Jendral : Letjen (purn) Sumarsono
Bendahara : Andi Achmad Dara

Kantor DPP
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI A
Slipi, Jakarta Barat
Telp/Fax : 021-5302222
Fax : 021-5303380

Nomor Urut Partai Peserta Pemilu 2009 : 23

Website : http://www.golkar.or.id/

Visi

SEJALAN dengan cita-cita Para Bapak Pendiri Negara (the founding fathers) kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka Partai GOLKAR sebagai pengemban cita-cita proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya.

Partai GOLKAR berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi.

Dengan visi ini maka Partai GOLKAR hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistem kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai GOLKAR upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.

Keterbukaan adalah nilai kemanusiaan hakiki yang merupakan nafas dari gerakan reformasi. Atas dasar pandangan keterbukaan tersebut, kita harus menciptakan sistem sosial politik yang terbuka atau transparan dengan struktur dan proses politik yang dapat secara efektif benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. Untuk itu maka peluang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses-proses politik mutlak dibuka seluas-luasnya. Kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat semakin terjamin dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Sendi utama masyarakat madani adalah supremasi hukum. Oleh karena negara kita adalah negara hukum maka supremasi hukum harus ditempatkan sebagai pilar utama dalam rangka mewujudkan sistem politik yang demokratis dan berdasarkan hukum. Partai GOLKAR memandang bahwa reformasi hukum tidak terbatas hanya pada penyempurnaan sarana dan prasarana, materi dan aparatur hukum, tetapi juga budaya hukum.

Di bidang ekonomilah visi Partai GOLKAR adalah ekonomi rakyat atau kerakyatan atas dasar keyakinan bahwa hanya sistem perekonomian inilah yang menjamin rakyat makin sejahtera. Pembangunan ekonomi dalam paradigma lama yang terlampau menekankan pertumbuhan dengan tulang punggung konglomerasi ternyata justru membawa negara dan bangsa Indonesia terjerembab ke dalam krisis ekonomi yang sangat parah. Konglomerasi semu dan sangat rapuh terhadap goncangan ekonomi global. Dalam konteks ini, maka paradigma ekonomi kerakyatan justru memiliki potensi yang sangat kuat bagi penguatan fundamental ekonomi kita.

Dengan visi ekonomi kerakyatan ini, maka usaha kecil, menengah, dan koperasi akan dikembangkan dan diperkuat sebagai pilar utama perekonomian nasional. Partai GOLKAR menginginkan di masa depan usaha menengah, kecil dan koperasi menjadi ujung tombak pemberdayaan masyarakat dalam pengertian yang sebenarnya. Tanpa upaya-upaya pemberdayaan rakyat, maka tujuan menciptakan masyarakat madani akan semakin jauh dari gapaian kita. Untuk itu sejalan dan searah dengan visi menciptakan kesejahteraan rakyat, perhatian terhadap upaya penguatan usaha menengah, kecil, dan koperasi menjadi prioritas yang paling diutamakan.

Dibidang sosial budaya, Partai GOLKAR mencita-citakan penguatan budaya bangsa yang mampu melahirkan bangsa yang kuat, yakni bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau keterampilan, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki disiplin sosial yang tangguh dan memiliki etika yang kuat. Untuk menuju terciptanya bangsa yang kuat semacam itu, maka perlu dikembangkan suasana dan iklim yang mendukung bagi berkembangnya budaya ilmu (etos intelektualisme), budaya kerja (etos kerja), budaya disiplin, dan budaya hidup etis dan religius di kalangan masyarakat.

Partai GOLKAR memandang kerukunan sebagai basis bagi integrasi bangsa. Untuk itu, maka kehidupan sosial budaya yang berkeadilan dan terjembataninya kesenjangan sosial ekonomi antar individu, antar kelompok, antara kota-desa, antara Jawa-luar Jawa, dan antara pusat-daerah, menjadi agenda penting yang harus dipentingkan. Demikian juga halnya pengembangan kehidupan beragama dan kerukunan antarumat beragama menjadi kepedulian Partai GOLKAR.

Dengan visi ini pula Partai GOLKAR hendak mengembangkan pola hubungan sosial yang lebih harmonis dan dilandasi oleh semangat persamaan manusia. Pandangan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap suatu kelompok tertentu harus dihapuskan dari segenap masyarakat kita, dan diganti dengan pandangan yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, kebersamaan dan persaudaraan sejati antar warga negara.

Misi

DALAM rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai GOLKAR dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai GOLKAR melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik moderen, yaitu:

Pertama: mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.

Kedua, melakukan rekruitmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (merit system) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Ketiga, meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat.