Partai Persatuan Daerah (PPD)

Ketua Umum : DR. OESMAN SAPTA
Sekretaris Jendral : Sys Ns

Kantor DPP
Alamat :Jl. Prof. Dr. Satrio No. 18C
Kuningan Jakarta Selatan
Telp : 021-5273250

Nomor Urut Partai Peserta Pemilu 2009 : 12

Website : http://www.partaipersatuandaerah.com/

Visi

Terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran, serta kemandiirian masyarakat di daerah menuju Indonesia Sejahtera

Misi

1. Meningkatkan pendidikan formal dan non formal secara merata.

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di daerah.

4. Meningkatkan pembangunan yang terencana di daerah dengan berwawasan lingkungan.

5. Meningkatkan pemerintahan yang stabil, bersih dan berwibawa.

6. Meningkatkan dan menggali peran dan potensi daerah dalam pembangunan nasional.

Jembatan untuk Temukan Solusi

RUANG kerja Ketua Umum Partai Persatuan Daerah atau PPD Oesman Sapta, yang luas di lantai delapan Menara Radjawali, Jakarta, tampak sederhana. Selain rapi, tidak banyak pernak-pernik yang menghiasi ruangan itu.

Sebuah lukisan diri Oesman saat muda terpampang di salah satu dinding ruangan itu. Dalam suasana malam, perbincangan tentang satu-satunya partai yang menggunakan kata daerah itu mengalir.

Kehadiran PPD, yang mengawali perbincangan malam itu, akhir Agustus lalu, tidak bisa dilepaskan dari perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Pilihan menggunakan sistem dua kamar, bikameral, ternyata menempatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak sederajat dengan DPR.

Oesman menyebutnya dengan bikameral ”banci”. Berikut wawancara dengan mantan Wakil Ketua MPR itu.

Mengapa Anda membentuk partai dengan nama daerah?

Di Indonesia sistem bikameral belum penuh, masih banci, karena DPR memiliki kewenangan penuh, sedangkan DPD tidak. Karena itu, kita memerlukan jembatan untuk bisa menghubungkan DPR dengan DPD.

Dulu, saat di MPR, saya tidak bertanya tentang kewenangan sebab dengan terbentuknya DPD sudah ada kewenangan. DPD bisa saja mengundang presiden, wakil presiden, serta menteri atau saya datang. Proaktif. Namun, kemudian terjelaskan, meski keberadaan DPD dibutuhkan, ternyata lembaga itu tak memiliki wewenang cukup. Meskipun demikian, DPD tidak perlu selalu menuntut itu karena dengan keberadaannya, DPD sebenarnya telah memiliki wewenang. Dari kondisi itulah kemudian PPD lahir. PPD adalah jembatan antara DPR dan DPD. PPD membawa aspirasi daerah ke DPR. Filosofi PPD adalah pembangunan daerah.

Anda membentuk PPD untuk ikut Pemilu 2004. Tetapi, PPD tak dapat kursi di DPR….

Memang, target PPD kala itu adalah DPRD tingkat II. Alasannya, ada undang-undang tentang otonomi daerah. Kami menargetkan 50 kader PPD menjadi anggota DPRD tingkat II. Ternyata, kami malah mendapatkan 100 kursi lebih. Bahkan, juga di DPRD tingkat I.

Partai itu tidak dapat tiba-tiba meledak, melainkan membutuhkan waktu. PPD adalah partai yang baru tumbuh, yang membutuhkan kerja sama dengan semua pihak. Apalagi tujuan semua partai sama, yaitu memakmurkan rakyat. Untuk itu, perlu ada kekuatan sosial ekonomi, yang membawa dampak peningkatan ekonomi di daerah. Itu memerlukan kerja sama dari utusan daerah, partai daerah, dan anggota parlemen.

Jika pada Pemilu 2004 adalah masa PPD mengembrio, pada Pemilu 2009 tentu tidak lagi….

Dulu memang targetnya 50 kursi di DPRD tingkat II (kabupaten/kota), tentu sekarang tidak begitu. Targetnya adalah 33 anggota DPR untuk setiap provinsi. Tidak muluk-muluk, sesuaikan dengan kemampuan.

Saya mengharapkan satu provinsi bisa mendapatkan satu kursi. Daerah yang berkumpul itu sebenarnya jaminan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. RI tidak ada tanpa daerah. Indonesia makmur kalau daerah makmur.

Artinya, semangat PPD adalah membangun daerah untuk kemakmuran Indonesia?

Benar.

Banyak partai mencalonkan artis atau artis terlibat dalam partai. Bagaimana dengan PPD?

Kami tidak mempunyai artis, tetapi kami mampu mengundang artis. Artis itu milik bangsa, bukan milik kelompok.

Namun, saat ini kami konsisten dengan kader di daerah. Tidak perlu cantik atau terkenal, yang penting pintar, mempunyai integritas yang baik, dan tak hanya mengandalkan popularitas. Cantik atau tampan, tetapi kalau tidak mampu berbuat apa-apa, tentu tidak banyak gunanya. Yang penting adalah memperlihatkan kredibilitasnya.

Dari Pemilu 2004, dari sekitar 100 kader PPD yang duduk di DPRD II, ada yang jadi ketua DPRD atau bupati. Salah satunya adalah Heldi Hamid dari Kalimantan Barat yang kemudian menjadi Bupati Kayung Utara.

Hanya orang yang memiliki kredibilitas yang dapat memberikan harapan. Itu tidak gampang. Ia akan jadi rebutan semua partai. Itulah demokrasi, meski ada pula yang menggunakan trik-trik.

Saat ini kepercayaan publik pada partai sangat rendah, partisipasi politik warga menurun, dan kondisi di daerah terpuruk. Bagaimana PPD menyikapi itu?

PPD betul-betul ingin merebut kesejahteraan rakyat di daerah dengan nurani. Ini, antara lain, dengan tawaran program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Perhatian utamanya adalah peningkatan ekonomi, antara lain melalui infrastruktur.

Bukankah semua partai juga menawarkan hal yang sama?

Konsepnya mungkin saja sama, tetapi satu-satunya partai yang menggunakan kata daerah hanya PPD. Ujung tombak dan perhatian PPD adalah di daerah.

Selama ini bagaimana kontribusi kader PPD yang terpilih bagi daerah?

Kalau hanya satu memang belum cukup memengaruhi. Tetapi kami punya sikap, mungkin saja semua setuju, tetapi kader kami bisa tidak setuju. Buktinya, sampai detik ini kami tidak mendengar persoalan terkait kader PPD. Artinya, semua masih terkontrol. Kini semua itu diasah maju. PPD mempunyai masa depan.

Bagaimana dengan Jakarta?

Jakarta itu bisa berarti dua. Dia sebagai ibu kota negara dan Jakarta sebagai ibu kota Provinsi DKI Jakarta. Kami tetap memberikan perhatian di provinsi.

Fokus daerah PPD….

Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Di wilayah itu saya meminta agar PPD membuka pintu selebar-lebarnya. Wilayah seluas itu perlu banyak orang. Ada material, ada orang, maka akan tumbuh kreativitas. Saya berpesan agar kader memahami budaya, agar antardaerah saling menghormati.

Dari hasil Pemilu 2004, kader PPD yang terpilih umumnya dari daerah yang tertinggal….

Persis, mereka mencari wajah baru. Jawa dulu tidak terlalu diperhatikan, tetapi sekarang Jawa juga meminta agar diperhatikan PPD. Program bisa sama, tetapi apa solusi yang ditawarkan. PPD membangun sistem solusi. Harus ada solusi untuk persoalan daerah.