Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

Ketua Umum : Sukmawati Soekarnoputri

Sekretaris Jendral : Ardy Muhammad

Kantor DPP
Alamat : Jl. Gudang Peluru Raya B1 No.7B
Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan
Telp : 021- 83795157
Fax : 021- 83795157

Nomor Urut Partai Peserta Pemilu 2009 : 15

Website :

Visi

1. Membentuk citra partai yang konsisten dengan perjuangan rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita perjuangannya, dan sebagai partai alternatif abad ke-20 yang mampu menjawab tantangan dan permasalahan bangsa.
2. Menegakkan, membela dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.
3. Memperjuangkan terlaksananya kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga terwujud suatu masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yaitu Masyarakat Pancasila / Masyarakat Marhaenistis.
4. Memperjuangkan tegaknya kedaulatan lembaga perwakilan, kedaulatan hukum dan hak asasi manusia serta penyelenggaraan negara bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, manipulasi, otoriter, sehingga terwujud pemerintahan yang bersih, adil dan berwibawa.
5. Memperjuangkan tata dunia baru yang aman, damai dan sejahtera berdasarkan kebangsaan, kemerdekaan, kedaulatan, demokrasi Pancasila, perikemanusiaan dan keadilan sosial.

Sejarah

PNI pertama kali dibentuk oleh Soekarno dkk pada bulan Juli 1927 di Bandung. Tahun 1998 PNI dihidupkan kembali dan mengikuti Pemilu tahun 1999 dengan nama PNI Soepeni. Memperoleh 0,36 persen suara nasional.

Sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2002, maka PNI Soepeni tidak diperbolehkan mengikuti Pemilu 2004. Oleh karena itu partai ini memakai nama baru yaitu Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) dan mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2004 dan berhasil lolos dari verifikasi serta memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Partai berlandaskan perjuangan marhaenisme ini memberikan prioritas kepada perbaikan nasib buruh, petani dan nelayan dalam programnya. Selain itu partai juga menekankan memperjuangkan terselenggaranya pemerintahan yang bebas dari KKN serta mengembangkan nasionalisme Indonesia yang tidak chauvinistik.